BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu
makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Dunia kini memiliki karakteristik global. Artinya, integrasi dunia makin ketat dan kaitan antara satu negara dengan negara lain makin erat. Peristiwa di satu negara yang jauh, akan terdengar dan bahkan berimbas di negara-negara lain.
Dalam hal politik luar negeri Indonesia, maka untuk menghadapi era globalisasi adalah bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut dalam percaturan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional. Sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang dihadapi saat ini. Dan untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional tersebut, yang harus dilakukan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah dengan kebijakan yang dapat memperkuat keunggulan diplomasi Indonesia.
Makin banyak kasus dalam hubungan internasional masalah ekonomi dan politik terkait erat. Bantuan luar negeri yang diberikan kepada Indonesia dan negara berkembang lainnya tak lepas dari kepentingan politik lembaga keuangan internasional dimana para pemegang sahamnya didominasi dan dikuasai negara Barat. Begitu masalah politik dalam negeri muncul maka Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia memberikan peringatan agar reformasi dilanjutkan atau bantuan dihentikan.
Ancaman seperti itu tidak hanya diterima Indonesia tetapi juga negara besar seperti Cina dimana perlakukan dari Amerika Serikat menentukan perdagangan kedua negara. Ekspor Cina ke AS dikaitkan dengan kepentingan politik. Bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka dengan serta merta AS mengancam akan meninjau lagi kebijakan perdagangannya kepada Cina.
Ketika Irak melancarkan serangan kepada Kuwait dan bahkan hingga kini ketika Irak sudah mundur dari Kuwait, Amerika Serikat dan Negara Barat lainnya masih memberlakukan embargo perdagangan sebagai hukuman atas tindakan politik dan militer pemerintah pimpinan Presiden Saddam Hussein. Demikian pula Iran mengalami embargo perdagangan dari AS.
Kasus-kasus itu makin menunjukkan bahwa seusai Perang Dingin, masalah ekonomi politik internasional makin kental dalam hubungan antar bangsa dan bahkan antar benua. Ketika Indonesia dianggap tidak bisa mengendalikan keamanan di Timor Timur pasca jajak pendapat, IMF langsung menghentikan perundingan pemberian bantuan. Demikian pula Amerika Serikat menghentikan kerja sama di bidang militer. Ini makin jelas bahwa tidak ada tindakan politik bebas dari kepentingan ekonomi dan tidak ada pula sebuah kebijakan ekonomi lepas dari kepentingan politik. Dengan adanya latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “Ekonomi Politik Domestik dan Internasional”.
- Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Ekonomi politik?
2. Bagaimana dimensi ekonomi politik internasional dan ekonomi internasional serta kaitan keduanya?
3. Teori apa saja yang berhubungan dengan ekonomi politik internasional?
- Tujuan
1. Mendapatkan deskripsi tentang Ekonomi politik.
2. Mendapatkan deskripsi tentang dimensi ekonomi politik internasional dan ekonomi internasional serta kaitan keduanya.
3. Mendapatkan deskripsi tentang teori yang berhubungan dengan ekonomi politik.
- Manfaat
Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan wacana pembaca khususnya dalam tema dimensi ekonomi politik domestik dan internasional serta keterkaitan keduanya.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Ekonomi Politik.
Secara tradisional, demikian kata James E Alt dan Alberto Alesina (1996), perilaku ekonomi berarti orang yang memaksimalkan nilai tukar sedangkan perilaku politik menyangkut pemberian suara dan bergabung dengan kelompok kepentingan.Eksistensi paralel dan eksistensi bersama “negara” dan “pasar” dalam dunia modern ini melahirkan apa yang dinamakan “ekonomi politik”. Tanpa kedua unsur itu takkan ada ekonomi politik.[1]
Definisi ekonomi-politik adalah, kajian aplikatif-empiris yang mempelajari hubungan serta interaksi yang berlangsung atau saling mempengaruhi antara faktor mekanisme pasar (sebagai komponen ekonomi) dengan faktor kebijakan pemerintah (sebagai komponen politik) serta perubahan sosial (sebagai komponen sosiologi).[2]
Menurut Balaam, ekonomi politik adalah disiplin intelektual yang menyelidiki hubungan yang tinggi antara ekonomi dan politik. Ekonomi politik internasional adalah kelanjutan dari penyelidikan di tingkat internasional. Ekonomi politik jelas bukan hanya cara mempelajari atau memahami pemikiran ekonomi politik telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi. Fenomena itu sangat kuat baik di negara maju maupun negara berkembang.
B. Dimensi ekonomi politik domestik (Indonesia).
1. Dimensi ekonomi politik Internasional.
Ekonomi Politik Internasional menurut DR. Mohtar Mas’oed dalam bukunya Ekonomi Politik Internasional tahun 1989/1990, didefinisikan sebagai studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena internasional, yaitu bagaimana soal-soal ekonomi seperti inflasi, defisit neraca perdagangan atau pembayaran, penanaman modal asing, efisiensi produksi, dsb. yang berkaitan dengan urusan politik internasional dan politik domestik. Ekonomi politik internasional merupakan studi tentang saling keterkaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara ”negara” dengan ”pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Ekonomi didefinisikan sebagai produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan; sedangkan politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi.[3]
Dalam pengertian yang lebih spesifik bisa disebutkan bahwa fokus perhatian ekonomi politik internasional adalah hubungan antara dinamika pasar dengan domestik keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat domestik maupun internasional. Ini berarti bahwa studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik di berbagai negara dengan ekonomi internasional; atau sebaliknya, ini adalah studi tentang dampak kekuatan pasar yang beroperasi dalam ekonomi internasional terhadap politik domestik negara-negara tertentu.
Studi ekonomi politik internasional merupakan ilmu sosial yang didasarkan pada satu kerangka masalah, isu dan kejadian dimana unsur ekononomi, politik dan internasional terkait dan tumpang tindih sehingga menciptakan pola interaksi yang kaya. Dunia merupakan sebuah tempat yang kompleks yang dihubungkan dengan berbagai unsur yang saling berpengaruh. Mulai dari tingkat individu, elit politik-ekonomi sampai tingkat nasional bahkan tingkat kawasan melahirkan interaksi yang tidak sederhana. Kontak antar perbatasan dan antar nilai yang berbeda bahkan antar kepentingan yang beraneka ragam menimbulkan berbagai masalah.
Dalam studi ekonomi politik, posisi kebijakan perdagangan adalah sangat sentral. Kebijakan perdagangan merupakan salah satu analisis substansial pokok yang juga melandasi lahirnya konsep dan teori ekonomi politik. Kebijakan perdagangan menurut M.L. Jhingan, dalam bukunya The Economy of Development and Planning (1990: 579) mengatakan, sebagai suatu kebijakan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi adalah dengan cara:[4]
1) Memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian lebih besar dari manfaat perdagangan.
2) Meningkatkan laju pembentukan modal.
3) Meningkatkan industrialisasi.
4) Menjaga keseimbangan neraca pembayaran.
Politik ekonomi, terutama adalah upaya untuk mengantisipasi berbagai perkembangan perekonomian yang tidak seimbang melalui tindakan-tindakan pencegahan, perbaikan terhadap gangguan-gangguan keseimbangan yang penting. Tujuan politik ekonomi itu sendiri biasanya membantu bekerjanya perkembangan mekanisme pasar agar menjadi stabil, menyangkut produktivitas, investasi, neraca pembayaran, fiskal, moneter, perdagangan domestik dan internasional, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya secara makro.
Saling kaitan dan interaksi ekonomi-politik, negara-pasar, negara-masyarakat, dan domestik-internasional tidak memerlukan banyak penjelasan. Hampir setiap hari kita bisa memperhatikan berbagai pemerintahan di dunia yang berusaha menyelesaikan masalah domestiknya dengan memanfaatkan hubungan internasional. Misalnya, masalah ekonomi domestik negara-negara anggota GNB (gerakan Non-Blok) sejak lama diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme politik internasional. Dalam proses tersebut, peran pemerintah dan bisnis atau lebih luas sudah terjalin.[5]
Berjalannya Ekonomi Politik Internasional dapat dilihat dari kenyataan dimana kenyataan globalisasi telah banyak mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Wujudnya adalah, peningkatan mobilisasi masyarakat sehubungan dengan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, transportasi dan telekomunikasi; fenomena “borderless world”, keterbukaan akses informasi dan transaksi melalui Internet; globalisasi; perubahan sikap era Perang Dingin, demokrasi dan HAM, berfungsinya serikat pekerja, termasuk arus investasi asing. Ini jelas berbeda dengan kajian Ekonomi-Politik Domestik (yang berlangsung dalam satu negara), Ekonomi-Politik Regional (yang berlangsung dalam satu kawasan).
Eksistensi paralel antara negara (politik) dan pasar (ekonomi) menciptakan ketegangan fundamental yang memberikan ciri pada ekonomi politik. Negara dan pasar tidak selalu konflik namun mereka tumpang tindih sehingga ketegangan fundamentalnya tampak.
Menurut Balaam, ekonomi politik adalah disiplin intelektual yang menyelidiki hubungan yang tinggi antara ekonomi dan politik. Ekonomi politik internasional adalah kelanjutan dari penyelidikan di tingkat internasional. Ekonomi politik jelas bukan hanya cara mempelajari atau memahami
Menurut Balaam, ekonomi politik adalah disiplin intelektual yang menyelidiki hubungan yang tinggi antara ekonomi dan politik. Ekonomi politik internasional adalah kelanjutan dari penyelidikan di tingkat internasional. Ekonomi politik jelas bukan hanya cara mempelajari atau memahami
Pemikiran ekonomi politik telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi. Fenomena itu sangat kuat baik di negara maju maupun negara berkembang.
2. Dimensi Ekonomi politik domestik.
Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia.
Terdapat beberapa pengaruh positif globalisasi terhadap politik luar negeri RI. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan Indonesia kini dijalankan secara lebih terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat sehingga rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.[6]
Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.
Namun demikian tidak ada hal yang benar-benar sempurna di dunia ini. Terdapat pula efek negatif globalisasi yang mempengaruhi Indonesia. Diantaranya globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tesebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang
Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut, dll.) membanjiri di Indonesia. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga.
Dampak dari globalisasi di Indonesia, misalnya terjadinya krisis ekonomi 1997. Krisis telah mengangkat ke permukaan berbagai masalah domestik yang selama ini tersembunyi di balik keajaiban ekonomi dan pemerintahan yang otoriter. Selain itu, perubahan politik yang terjadi juga ditunjukkan fenomena desentralisasi dan menguatnya identitas kedaerahan. Situasi ini menyebabkan Indonesia menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus, terkait dengan identitasnya sebagai negara-bangsa. Beberapa faktor yang mengiringi krisis ini adalah pergerakan finansial di tiga kutub di dunia atau triad power (AS, Eropa, dan Jepang), faktor institusi finansial yang berkembang pesat, dan faktor spekulasi yang mengiringi dinamika gejolak finansial global.[7]
Harry G. Johnson melihat bahwa kebijaksanaan ekonomi yang digunakan oleh negara berkembang umumnya berorientasi pada ”nasionalisme ekonomi”. Diantaranya:[8]
1. Cita-cita sosialisme: negara lebih suka mengembangkan perusahaan negara daripada perusahaan swasta, pengendalian harga oleh pemerintah daripada oleh mekanisme pasar.
2. Kekuatan ekonomi dalam negeri: kebijaksanaan ekonomi dipusatkan pada subtitusi impor dengan proteksi tinggi, tanpa menghiraukan efisiensi dan keuntungan komparatif dari impor.
3. Kecurigaan terhadap usaha asing: investasi asing umumnya dilarang, walaupun modal dan tenaga managemen dan teknis sangat diperlukan.
3. Kaitan antara ekonomi politik domestik dan Internasional.
Hubungan internasional pada dasarnya mengandung interaksi yang bersifat ekonomi dan politik internasional. Ekonomi Politik Internasional mengulik teori-teori dari dua disiplin ilmu, ekonomi dan politik seperti masalah sistem moneter, perdagangan internasional, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Ini merupakan studi mengenai masalah internasional yang terfokus pada masalah-masalah interdependensi kompleks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia.[9]
Sistem ekonomi memang pada dasarnya dikendalikan oleh sistem pasar internal, namun karena kerjasama yang dilakukan antar negara, membawa faktor eksternal sebagai penentu arah selanjutnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi bergeraknya pasar contohnya seperti struktur masyarakat, perkembangan teknologi dan kerangka politik, baik kerangka politik domestik maupun kerangka politik internasional. Ekonomi Politik merupakan studi dimana terjadi saling keterkaitan antara ekonomi dan politik dalam kancah domestik. Suatu negara akan berupaya untuk menstabilkan ekonomi nasional dan menjadikannya sebagai salah satu penopang bagi kelancaran sistem politik nasional.
Lalu apa bedanya dengan Ekonomi Politik Internasional? Penambahan kata Internasional disini ditujukan untung membedakan ruang lingkupnya. Ekonomi Politik terfokus pada ruang lingkup domestik, sedangkan Ekonomi Politik Internasional lebih kepada ruang lingkup global atau internasional. Ekonomi politik memfokuskan diri pada dinamika ekonomi dan politik dalam negeri itu sendiri. Bagaimana usaha suatu negara untuk memakmurkan negaranya melalui jalur ekonomi dan politik sebagai penghantarnya. Keduanya menjadi aspek penting untuk para pelaku ekonomi dan politik dalam upaya mencapai kestabilan dalam negeri.[10]
Apabila suatu negara mengembangkan sayapnya ke kancah dunia internasional dengan menjalin kerjasama dengan negara lain atau ikut serta dalam perdagangan internasional, itulah yang dinamakan Ekonomi Politik Internasional. Sistem politik dan ekonomi berjalan beringingan dan bergerak dari jalur domestik menuju ke jalur internasional. Dalam kancah internasional, ekonomi politik menunjukan adanya kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain dalam memenuhi atau mencapai tujuannya. Mereka saling berinteraksi dan bekerjasama, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Keduanya akan selalu saling mengiringi dalam prosesnya meskipun pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda. Struktur dan sistem ekonomi internasional sebagian besar dipengaruhi oleh struktur dan operasi sistem politik internasional. Begitu pula dengan proses pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi juga secara tidak langsung digiring oleh kepentingan politik. Kepedulian politik pun akan selalu berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan ekonomi.
Sebagai contoh dapat kita lihat bagaimana gejolak harga minyak dunia ketika Amerika Serikat mengancam Iran jika tetap berkuat untuk melakukan pengayaan uranium di wilayah Iran. Walaupun Iran telah berkeras dan berjanji bahwa pengayaan uranium yang digalakkan oleh pemerintahnya, murni untuk tujuan damai, Amerika Serikat tetap tidak percaya. Akibatnya Amerika Serikat mengancam akan melakukan tindakan seperti yang dilakukan olehnya terhadap Irak dan Afghanistan.
Akibat ancaman ini harga minyak mentah dunia sempat melonjak naik menjadi 72 dolar AS per barel-nya untuk pertama kali. Hal ini disebabkan adanya ancaman dari Iran akan membatasi aliran minyak dari ladang-ladang minyaknya, jika krisis Teheran semakin memburuk. Tentu saja keadaan ini dijadikan serangan balik oleh Iran agar Amerika Serikat tidak berkeras menyerang negaranya. Karena jika ini terjadi,Industri Amerika Serikat akan terancam,mengingat banyaknya konsumsi minyah mentah oleh indsutri di Amerika Serikat. Selain itu karena Iran juga adalah produsen minyak mentah nomor empat terbesar di dunia, maka serangan terhadap Iran akan berpengaruh juga ke seluruh dunia.
Sebaliknya harga minyak mentah yang meroket naik tersebut mengakibatkan ikut naiknya pula harga kebutuhan pokok di Indonesia. Keadaan ini dikarenakan pendistribusian kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, dan sebagainya menggunakan kenderaaan sebagai alat transportasi dan alat transportasi itu membutuhkan bensin sebagai pembantu gerak dari mesin kenderaan. Dengan naiknya harga kebutuhan pokok ini, mengakibatkan keadaan masyarakat semakin sengsara. Karena naiknya harga kebutuhan pokok, tidak disertai dengan kenaikan pendapatan masyarakat.
Keadaan masyarakat yang resah dan tidak sejahtera akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah itu diantaranya adalah meningkatnya kemiskinan, kriminalitas dan sebagainya. Kondisi politik negara juga akan ikut goyah, karena masyarakat tidak sejahtera dan timbul huru-hara di mana-mana.
C. Teori-teori yang berkaitan dengan EPI.
1. Teori Merkantilisme
Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis depan pembangunan negara modern. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada sebagai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antar negara dapat mengambil dua bentuk yang berbeda.[11] Pertama, merkantilisme bertahan atau ramah, adalah negara memelihara kepentingan ekonomi nasionalnya sebab hal tersebut merupakan unsur penting dalam keamanan nasionalnya. Kebijakan seperti itu tidak memiliki dampak negatif pada negara lain. Kedua, merkantilisme agresif atau jahat, yaitu megara-negara berupaya mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi. Sebagai contoh, imperalisme kekuatan kolonial bangsa Eropa di asia dan Afrika.
Merkantilisme dengan demikian melihat kekuatan ekonomi dan kekuatan politik militer sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing dalam lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan ekonomi mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara dan kekuatan politik dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi negara. Kaum merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara, politik harus di utamakan daripada ekonomi. Tetapi isi dari kebijakan-kebijakan spesifik yang direkomendasikan untuk menjalankan tujuan tersebut telah berubah sepanjang waktu.
2. Liberalisme ekonomi
Adam Smith, bapak Liberalisme ekonomi, yakin bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia. Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa jika di biarkan sendiri perekonomian pasar akan berjalan spontan menurut mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dipandang melekat dalam proses produksi ekonomi dan perdagangan. Kaum liberal berpendapat bahwa aliran modal, barang dan jasa yang bebas diantara negara-negara sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara global.[12] Kaum ekonomi liberal menolak pandangan kaum merkantilis bahwa negara adalah aktor dan fokus sentral ketika menghadapi permasalahan ekonomi. Aktor sentral adalah individu sebagai konsumen dan sebagai produsen. Pasar adalah arena terbuka tempat para individu bersama-sama menukarkan barang dan jasa. Kaum liberal selanjutnya menolak pandangan” zero sum” kaum merkantilis, suatu pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara sebenarnya merupakan kerugian ekonomi negara lain. Kaum ekonom liberal terdahulu menyebut Laissez faire yaitu kebebasan pasar dari semua jenis pembatasan dan peraturan politik.
Ringkasnya, kaum ekonomi liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan suatu wilayah otonom dari masyarakat yang berjalan menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat “ positive sum game” dan pasar cenderung akan nampak memaksimalkan keuntungan bagi semua individu, rumah tangga, dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Perekonomian merupakan wilayah kerjasama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya di dasarkan perdagangan bebas.
3. Marxisme
Teori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam HI menolak pandangan realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain; sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital).[13]
Kaum Marxis sepakat dengan kaum merkantilis bahwa politik dan ekonomi sangat berkaitan, keduanya menolak pandangan kaum liberal tentang bidang ekonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Tetapi, sementara kaum merkantilis melihat ekonomi sebagai alat politik, kaum marxis menempatkan ekonomi yang pertama dan politik yang kedua. Bagi kaum marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan salah satu kelas, kaum borjuis, memiliki alat-alat produksi. Sedangkan kaum proletar hanya memiliki kekuatan kerjanya saja, yang harus di jual pada borjuis. Tetapi buruh lebih banyak bekerja di banding yang ia dapatkan kembali. Terdapat nilai tambah yang diambil kaum borjuis. Hal ini merupakan keuntungan kapitalis, dan keuntungan itu berasal dari eksploitasi tenaga kerja.
Pandangan kaum Marxis tersebut disebut “Matrialisme”. Hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa aktivitas inti dalam masyarakat manapun hirau dengan cara-cara bagaimana manusia menghasilkan alat-alat eksistensinya.
Teori ekonomi politik internasional saat ini yang berdasarkan kerangka Marxisme adalah analisis Immanuel Wallerstein tentang perkembangan sejarah perekonomian dunia kapitalis. Wallerstein memberikan banyak tekanan pada perekonomian dunia dan cenderung mengabaikan politik Internasional. Ia mempercayai perekonomian dunia sebagai pembangunan yang tidak seimbang yang telah menghasilkan hierarki dari wilayah core, semi periphery, dan periphery. Yang kaya dari wilayah core (Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang) digerakkan atas penderitaaan wilayah periphery (Dunia Ketiga). Wellerstein melihat akhir Perang Dingin dan kehancuran blok Soviet sebagai akibat dari perkembangan perekonomian dunia kapitalis. Meskipun demikian, prospek jangka panjang adalah kehancuran system kapitalis, sebab. Kontradiksi dari system tersebut sekarang dibiarkan pada sekala dunia. Keberhasilan, bukan kegagalan, merupakan ancaman nyata bagi kapitalisme global, ketika kemungkinan perluasan semuanya digunakan, upaya tanpa akhir dalam mencari keuntungan akan mengakibatkan pada krisis baru dalam perekonomian kapitalis dunia yang, cepat atau lambat, akan menengarai kematiannya.
Perekonomian adalah tempat eksploitasi dan perbedaan antar kelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletar. Politik sebagian besar ditentukan oleh konteks sosial ekonomi. Kelas ekonomi yang dominan juga dominan secara politik.[14] Hal itu berarti bahwa dalam perekonomian kapitalis kaum borjuis akan menjadi kelas berkuasa. Pembangunan kapitalis global bersifat tidak seimbang bahkan menghasilkan krisis dan kontradiksi, baik antar Negara maupun antar kelas sosial.
4. Moneterisme
Seorang moneteris, seperti pemenang hadiah nobel, milton Friedman, mengatakan bahwa suplai uang merupakan faktor yang terpenting dalam kebijakan ekonomi suatu bangsa. Kaum moneteris biasanya beranggapan bahwa orang mempunyai kecenderungan untuk menyimpan sejumlah uang kontan, yang mereka tabung (misalnya bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan untuk kesenangan). Di luar ketentuan ini, bila suplai uang dari suatu negara memberikan peluang bagi warga negaranya untuk memiliki suatu akses yang lebih mudah dalam mendapatkan uang atau kredit, maka mereka akan membelanjakannya dengan lebih banyak. Sebaliknya, jika suplai uang tersebut diperketat, maka warganya membelanjakan uangnya dengan lebih sedikit. Selain itu, bila pemerintah membelanjakannya dengan lebih banyak, maka warganya atau rumah tangga-rumah tangga warganya akan lebih sedikit membelanjakan uangnya karena pengeluaran pemerintah melebihi pengeluaran yang dilakukan pihak swasta dan pengeluaran rumah tangga. Suatu negara yang mengalami defisit dalam neraca pembayarannya, menurut kaum moneteris, kemungkinan disebabkan oleh hidup yang di luar batas kemampuannya dan harus memfokuskan pada tindakan-tindakan internal (biasanya kebijakan deflasi) untuk mengetatkan suplai uang.[15]
Moneterisme pada akhirnya menganut ideologi pasar bebas yang menganjurkan dilakukan kebijakan anti-inflasi diatas segalanya, dan yang menguntungkan terutama bagi mereka yang kehilangan sejumlah nilai akibat terjadinya inflasi-yaitu orang-orang kaya. Sejauh IMF menghendaki negara-negara harus mengurangi suplai uangnya dan melakukan tindakan-tindakan penghematan sebagai syarat untuk bisa memparoleh pinjaman dari IMF, berarti IMF mengambil kebijakan moneteris.
5. Neorealisme
Neorealisme barakar pada ajaran Machiavelli tentang kekuasaan dan kebijakan-kebijakan ekonomi nasionalitas merkantilisme. Interpretasi neorealis mengenai penyesuaian neraca pembayaran yang optimal menekankan pada peningkatan atau memaksimalkan kekuasaan dan kendali internal negara. Bagi negara-negara yang memiliki surplus keamanan nasional atau posisi tawar-menawar yang kuat dan hanya akan membuat kompromi-kompromi superfisial dengan masyarakat internasional, serta berusaha keras untuk tidak memperlemah “negara itu sendiri”- dasar pemeliharaan kekuasaan dan kekayaan. Negara-negara yang difisit secara strategis harus menggunakan kelemahannya untuk merayu negara-negara yang lebih kuat, bank-bank dan organisasi-organisasi internasional agar memberikan pinjaman lunak kepada negara-negara tersebut, dan mereka juga harus bekerja keras untuk memperkuat basis kekuasaannya di dalam negeri, yang tentu saja dimulai dari elit kekuasaan yang kini berkuasa. Maksimalisasi kepentingan nasional mendahului stabilitas internasional dilihat dari perspektif neorealis: persetujuan-persetujuan internasional tidak lain hanya merupakan hasil dari tawar-menawar yang ketat diantara pihak-pihak yang bertentangan dengan yang paling kuat adalah yang menang. Tidak berusaha mencapai hegemoni berarti kalah dalam permainan.[16]
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
1. Definisi ekonomi-politik adalah, kajian aplikatif-empiris yang mempelajari hubungan serta interaksi yang berlangsung atau saling mempengaruhi antara faktor mekanisme pasar (sebagai komponen ekonomi) dengan faktor kebijakan pemerintah (sebagai komponen politik) serta perubahan sosial (sebagai komponen sosiologi). Ekonomi politik jelas bukan hanya cara mempelajari atau memahami pemikiran ekonomi politik telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi.
2. Studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik di berbagai negara dengan ekonomi internasional; atau sebaliknya, ini adalah studi tentang dampak kekuatan pasar yang beroperasi dalam ekonomi internasional terhadap politik domestik negara-negara tertentu. Berjalannya Ekonomi Politik Internasional dapat dilihat dari kenyataan dimana kenyataan globalisasi telah banyak mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Wujudnya adalah, peningkatan mobilisasi masyarakat sehubungan dengan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, transportasi dan telekomunikasi; dan lain-lain. Globalisasi memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap politik luar negeri RI (domestik). Sisi positifnya, dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan Indonesia kini dijalankan secara lebih terbuka dan demokratis, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut, dll.) membanjiri di Indonesia. Pengaruh keduanya adalah apabila suatu negara mengembangkan sayapnya ke kancah dunia internasional dengan menjalin kerjasama dengan negara lain atau ikut serta dalam perdagangan internasional, itulah yang dinamakan Ekonomi Politik Internasional. Sistem politik dan ekonomi berjalan beringingan dan bergerak dari jalur domestik menuju ke jalur internasional.
- Ada lima teori yang berhubungan dengan ekonomi politik internasional, yaitu: merkantilisme, liberalisme ekonomi, marxisme, moneterisme, dan Neorealisme.
DAFTAR PUSTAKA
Ikbar, Yanuar. 2007. Ekonomi Politik Internasional 2; implementasi konsep dan teori. Bandung: PT Refika Aditama.
Isaak, Robert A. 1995. Ekonomi Politik Internasional. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
Mas’oed, Mochtar. 1994. Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rachbini, Didik. 2003. Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rudy, May. 2007. Ekonomi politik Internasional (peran domestik hingga ancaman globalisasi). Bandung: Nuansa Cendikia.
Widjaja, Albert. 1982. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES
Perwira Banyu. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
[2] T. May Rudi, Ekonomi Politik Internasional; peran domestik hingga ancaman globalisasi, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2007) hal. 15
[3] Robert A. Isaak, Ekonomi Politik Internasional, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), hal. xvi
[4] Yanuar Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 2; implementasi konsep dan teori, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007) hal. 133
[5] Mochtar Mas’oed, Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1994) hal. 3
[7] Didik J. Rachbini, Analisis Ekonomi Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.15
[8] Albert Widjaja, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 158
[9] Banyu Perwira, Pengantar Ilmu hubungan Internasional, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 18
[12] Robert A. Isaak, Ekonomi Politik.... hal. 81
[13] Ibid, hal. 84
[14] T. May Rudi, Ekonomi Politik Internasional.......... hal. 52
[16] Ibid, hal. 86
